KKN di Desa Orba

Kalau ngomongin KKN di Desa Orba, sebenarnya kita lagi ngomongin satu masa yang kelihatannya rapi di permukaan, tapi di dalamnya penuh praktik yang bikin banyak orang kecil susah napas. 

Waktu itu, negara terlihat stabil, pembangunan jalan terus, dan banyak orang merasa hidup mulai bergerak ke arah yang lebih modern. Tapi di balik semua cerita besar itu, ada juga sisi gelap yang nggak bisa diabaikan. 

Banyak kebijakan dan proyek yang katanya untuk kepentingan rakyat, tapi ujung-ujungnya malah lebih sering menguntungkan kelompok tertentu, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, atau mereka yang punya akses khusus ke pusat-pusat keputusan. 

Nah, dari situlah istilah KKN lekat dengan masa Orde Baru, karena praktik itu nggak cuma muncul di level bawah, tapi juga terasa sampai ke lapisan paling atas.

Korupsi di masa itu bukan cuma soal uang negara yang bocor, tapi juga soal bagaimana kekuasaan bisa bikin aturan terasa lentur buat orang tertentu. 

Ada banyak cerita tentang proyek yang biayanya membengkak, tender yang nggak benar-benar terbuka, dan jabatan yang lebih gampang didapat kalau punya kedekatan dengan lingkaran elit. 

Akibatnya, yang seharusnya jadi hak bersama malah sering berputar di antara orang-orang itu-itu saja. 

Rakyat biasa yang nggak punya koneksi sering cuma bisa lihat dari jauh, sambil menelan kenyataan bahwa kesempatan mereka jauh lebih kecil. 

Jadi, walaupun di atas kertas pembangunan terlihat maju, rasa keadilannya nggak selalu ikut maju. 

Yang kaya dan yang dekat dengan pusat kekuasaan makin nyaman, sementara yang di pinggir sering cuma dapat sisa-sisanya.

Lalu ada kolusi, yang ibaratnya kerja sama diam-diam antara pihak-pihak tertentu demi keuntungan bareng. Ini yang bikin praktik tidak sehat jadi terasa sistematis, bukan cuma kasus per kasus. 

Dalam suasana seperti itu, keputusan penting bisa lebih ditentukan oleh hubungan pribadi daripada pertimbangan yang adil dan terbuka. 

Pengusaha yang dekat dengan penguasa bisa lebih gampang dapat proyek, izin usaha, atau perlindungan politik. 

Sementara itu, orang yang sebenarnya punya kemampuan tapi tidak punya akses bisa tertinggal begitu saja. 

Jadi masalahnya bukan cuma ada “orang nakal” di sistem, tapi sistemnya sendiri memang bikin orang yang dekat dengan kekuasaan punya jalan lebih mulus. 

Kalau sudah begitu, persaingan jadi nggak sehat, karena yang menang bukan selalu yang paling layak, tapi yang paling dekat.

Nah, nepotisme juga punya peran besar dalam cerita ini. Nepotisme itu gampangnya ya budaya ngasih posisi, peluang, atau fasilitas ke keluarga, kerabat, atau orang-orang dekat, bukan karena kemampuan paling oke, tapi karena hubungan. 

Di masa Orde Baru, hal itu bikin banyak orang merasa bahwa pintu kesempatan tidak benar-benar terbuka untuk semua. 

Kalau punya hubungan, jalannya lebih gampang. Kalau nggak punya, ya sering harus berjuang lebih keras, bahkan kadang tetap mentok. 

Dampaknya panjang banget, karena ketika jabatan dan fasilitas dibagikan berdasarkan kedekatan, yang muncul bukan hanya ketidakadilan, tapi juga penurunan kualitas di banyak tempat. 

Lembaga bisa jadi kurang sehat, keputusan bisa jadi kurang objektif, dan kepercayaan publik pun perlahan terkikis. 

Orang mulai merasa bahwa sistem lebih memihak mereka yang “punya nama belakang” atau “punya orang dalam” daripada mereka yang benar-benar kompeten.

Yang bikin menarik sekaligus miris, semua itu sering dibungkus dengan wajah stabilitas dan pembangunan. 

Jadi seolah-olah negara sedang baik-baik saja, ekonomi tumbuh, dan kehidupan berjalan normal. 

Tapi rakyat kecil tentu punya pengalaman yang berbeda. Mereka tahu kalau harga hidup tetap berat, akses ke keadilan nggak gampang, dan untuk maju sering butuh lebih dari sekadar kerja keras. 

Dari situ muncul kesadaran bahwa pembangunan fisik saja nggak cukup kalau moral pemerintahan dan sistemnya rusak. 

Jalan boleh mulus, gedung boleh tinggi, tapi kalau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar, maka yang dibangun sebenarnya cuma tampilan luar. 

Intinya, zaman Orde Baru meninggalkan pelajaran penting banget, yakni, negara bisa tampak kuat dari luar, tapi kalau keadilan dan transparansi diabaikan, akibatnya bisa panjang dan berat buat generasi setelahnya.